Memimpikan Sumenep Punya Aplikasi Pelaporan

pixabay.com

Mengeluh tampaknya bukan perkara yang harus terus dipelihara. Di negara kita, stok pengeluh tidak pernah berkurang, bahkan surplus. Kalau Anda pernah mampair ke halaman Facebook Jonru, Anda akan menemukan ribuan pengeluh menyemut di sana, lengkap dengan sumpah serapahnya.

Tapi, kita tidak perlu mengikuti mereka, tak usah menjadi bebek yang mudah dikendalikan oleh akun agitatif semacam itu. Terlebih lagi, mengeluh tidak membuat persoalan menjadi beres. 

Akhir-akhir ini, kian banyak orang yang mencoba beranjak dari tempat mengeluh mereka. Mereka mencari ide-ide segar yang bisa menjadi solusi atas sejumlah masalah. Salah satu yang mengemuka belakangan adalah munculnya programmer-programmer baru dengan aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Contoh paling fenomenal beberapa waktu lalu adalah munculnya situs KawalPemilu.org yang diinisiasi oleh Ainun Nadjib, salah seorang warga Gersik yang tinggal di Singapura. Situs tersebut menyajikan informasi perolehan suara pada Pemilu Presiden tahun 2014 lalu, berdasarkan scan form C1 yang disediakan oleh laman Komisi Pemilihan Umum. Data dari form C1 itu lalu diinput ke sistem, sehingga orang bisa melihat siapa yang paling unggul dalam perolehan suara.

Menariknya, masyarakat bisa melaporkan data yang tidak sesuai dengan scan form C1. Keterlibatan masyarakat di dalamnya menunjukkan bahwa KawalPemilu.org merupakan situs yang berusaha transparan dan mementingkan keterlibatan publik.

Setelah sukses dengan situs tersebut, Ainun Nadjib kian aktif mencari bakat-bakat muda dari berbagai daerah. Dia menyelenggarakan kontes yang diberi nama Hackathon Merdeka. Dari kontes-kontes tersebut banyak bermunculan programmer-programmer baru dengan ide-ide cemerlang.

Apa yang dilakukan oleh Ainu Nadjib sebetulnya bisa juga diadopsi praktisi IT di sejumlah daerah.
Di Sumenep sendiri, gerakan berbasis IT belum banyak digunakan pemerintah. Sampai saat ini, saya belum tahu bagaimana cara melaporkan fasilitas publik yang rusak. Oh, tapi mungkin saya yang kekurangan informasi. Hehe.

Memang, untuk hal-hal tertentu, semisal aplikasi perizinan mendirikan bangunan, harus dibuat oleh pemerintah. Namun, ada beberapa aplikasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri, semisal aplikasi pelaporan fasilitas publik yang rusak. Di aplikasi tersebut masyarakat bisa melaporkan jalan, rumah sakit, sekolah, dan semacamnya yang rusak. 

Meskipun kemungkinan untuk ditanggapi sangat kecil, tetapi di situ kita bisa melihat grafik bagaimana pembangunan di Kabupaten Sumenep berlangsung. Adanya aplikasi tersebut dapat menjadi cermin apakah pemerintah benar-benar bekerja atau hanya ngopi saja.

Selama ini, keluhan mengenai kerusakan fasilitas publik hanya berhenti di grup-grup Facebook yang sangat mungkin tidak sampai kepada pemerintah. Keluhan-keluhan itu akhirnya menguap begitu saja seperti kentut yang segera hilang baunya.

Nah, dengan adanya aplikasi ini, keluhan mereka bisa tertampung secara rapi, tidak seperti di Facebook yang silang-sengakrut dengan spam berbau porno dan promosi obat kuat. Di sini pula kemungkinan untuk dilihat oleh pemerintah sangat besar karena topiknya eksklusif dan langsung berhubungan dengan tugas pemerintahan.

Selain itu, aplikasi semacam ini juga membantu pemerintah dalam mengakses informasi-informasi dari berbagai daerah tanpa perlu meminta bawahannya untuk turun langsung. Jadi, ini bisa memangkas kinerja bawahan yang terkadang cukup lelet.

2 komentar :

Reader's Comments

  1. Makanya ayok dibikin, ntar bisa terintegrasi antar semua kabupaten. Keren kali yak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ini bisa langsung dilakukan oleh mereka yang tahu coding. Saya buta sama sekali tentang coding. :D

      Hapus